 |
| Pc 1. Politik (politik.kompasiana.com) |
Pengertian Sistem Politik Indonesia
Sistem adalah suatu keutuhan,
keseluruhan, kebulatan suatu bagian menjadi himpunan yang komplek dan
terorganisir. Sebuah sistem bekerja secara bersama dan menyeluruh agar
dapat berfungsi optimal. Jika salah satu bagian tidak bisa bekerja sama
maka keseluruhan sistem akan terganggu. Politik merupakan interaksi
pemerintah dengan takyat dalam rangka membuat kebijakan terbaik untuk
kepentingan seluruh rakyatnya.
Dari pengertian sistem dan politik tersebut maka, Sistem Politik Indonesia adalah
keseluruhan kegiatan(termasuk pendapat, prinsip, penentuan tujuan,
upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, skala prioritas, dll)
yang terorganisir dalan negara Indonesia untuk mengatur pemerintahan dan
mempertahankan kekuasaan demi kepentingan umum dan kemaslahatan
rakyat.
Kemudian untuk mewujudkan semua tujuan Sistem Politik di Indonesia membutuhkan
suprastruktur dan infrastruktur yang baik. Mereka adalah lembaga
negara(Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD< MA, MK, KY dan
lembaga lainnya) sebagai kekuatan utama dan didukung oleh partai
politik, organisasi masyarakat, media komunikasi politik, pers, untuk
menyalurkan aspirasi masyarakat agar kebijakan pemerintah sesuai dengan
hati rakyat.
Sistem Politik Indonesia mengalami dinamika dari dulu hingga sekarang. Untuk melihat sejarah panjang sistem politik di Indonesia perlu dilakukan analisis proses politik di
Indonesia. Walaupun dapat dilakukan dengan analisis satu segi pandangan
namun analisis sistem tidak boleh melihat secara sekilas terhadap
proyeksi sejarah. Pendekatan integratif berupa pendekatan sistem,
pelaku-sasaran dan pengambilan keputusan diperlukan dalam analisis
sistem. Proses politik juga harus memiliki kapabilitas sistem. Apakah
kapabilitas sistem? untuk mengetahui kapabilitas sistem silakan klik
link kapabilitas sistem ini.
Proses Politik di Indonesia
Periodisasi proses politik di Indonesia dapat
dikategorikan sebagai berikut; Masa Prakolonialisasi, Masa Kolonial,
Masa Demokrasi Liberal, Masa Demokrasi Terpimpin, Masa Demokrasi
Pancasila, dan Masa Reformasi
Periode tersebut kemudian dianalisis
berdasarkan beberapa aspek penting sebagai berikut: Penyaluran
Tuntutan, Pemeliharaan nilai, Kapailitas, Integrasi Vertikal dan
Horizontal, Gaya Politik, Kepemimpinan, Partisipasi massa, Keterlibatan
Militer, Aparat Negara, dan Stabilitas
1. Masa Kerajaan (Prakolinial)
Pada masa prakolonial penyaluran
tuntutan relatif rendah dan terpenuhi. Pemeliharaan nilai yang hidup dan
berkembang sesuai penguasa saat itu. Kapabilitas SDA memenuhi,
Integrasi vertikal dari atas ke bawah, sedangkan integrasi horizontal
hanya terjadi di level antar penguasa saja. Gaya politik tentu saja
kerajaan sesuai betuk negaranya. Karena bentuk negara adalah kerajaan
maka kepemimpinan negara berada di tangan raja, pangeran, atau silsilah
keluarga kerajaan. Sedangkan untuk keterlibatan militer tentu saja
sangat kuat karena pda masa itu adalah masa peperangan. Analisis
terhadap stabilitas, ada saatnya stabil(saat tidak ada perang) dan tidak
stabil (saat berperang). Semua aparat negara pada masa ini sangat loyal
kepada kerajaan.
2.Masa Kolinial(Penjajahan)
Pada masa kolonial penyaluran
tuntutan relatif rendah namun tidak terpenuhi. Pemeliharaan nilai tidak
berjalan baik dan sering dilanggar. Kapabilitas banyak namun diambil
oleh penjajah, Integrasi vertikal dari atas ke bawah tidak harmonis,
sedangkan integrasi horizontal harmonis sesama penjajah atau elit
pribumi. Gaya politik devide at impera atau memecah belah. Kepemimpinan
pada saat itu, elit pribumi diperalat dan partisipasi rakyat hapir tidak
ada disebabkan rasa takut. Sedangkan untuk keterlibatan militer tentu
saja sangat kuat. Analisis terhadap stabilitas, mudah sekali dikacaukan.
Semua aparat negara pada masa ini sangat loyal kepada penjajah.
3. Masa Demokrasi Liberal
Pada masa demokrasi liberal
penyaluran tuntutan tinggi namun karena ini adalah awal berdirinya
Indonesia wadah untuk menampung belum tersedia. Pemeliharaan nilai
sangat tinggi. Kapabilitas banyak potensi namun baru sedikit digali,
Integrasi vertikal dua arah, sedangkan integrasi horizontal timbul
disintegrasi. Gaya politik ideologi. Kepemimpinan generasi pemuda 1928
(sumpah pemuda). Sedangkan untuk keterlibatan militer dikuasai sipil.
Analisis terhadap stabilitas, instabil karena baru saja berdiri. Semua
aparat negara pada masa ini sangat loyal kepada golongan atau partai.
4. Masa Demokrasi Terpimpin
Pada masa demokrasi terpimpin
penyaluran tuntutan tidak tersalurkan. Pemeliharaan nilai rendah.
Kapabilitas banyak potensi namun baru sedikit digali, Integrasi vertikal
dua arah, sedangkan integrasi horizontal timbul disintegrasi. Gaya
politik ideologi. Kepemimpinan generasi pemuda 1928 (sumpah pemuda).
Sedangkan untuk keterlibatan militer dikuasai sipil. Analisis terhadap
stabilitas, instabil karena baru saja berdiri. Semua aparat negara pada
masa ini sangat loyal kepada golongan atau partai.
5. Masa Demokrasi Pancasila
Pada masa demokrasi pancasila
penyaluran tuntutan awalnya seimbang namun kemudian tidak terpenuhi
karena fusi. Pemeliharaan nilai terjadi pelanggaran HAM namun ada
pengakuan HAM. Kapabilitas sistem terbuka, Integrasi vertikal atas
bawah, sedangkan integrasi horizontal terlihat. Gaya politik
intelek-pragmatik-dan konsep pembangunan. Kepemimpinan teknokrat dan
ABRI. Sedangkan untuk keterlibatan militer sangat besar dengan
dwifungsi ABRI. Stabilitas stabil. Semua aparat negara pada masa ini
sangat loyal kepada pemerintah(golkar).
6. Masa Reformasi
Pada masa reformasi penyaluran
tuntutan tinggi dan terpenuhi. Pemeliharaan nilai penghormatan HAM
tinggi. Kapabilitas sistem disesuaikan dengan otonomi daerah, Integrasi
vertikal dua arah, sedangkan integrasi horizontal muncul kebebasan. Gaya
politik pragmatis. Kepemimpinan sipil-purnawirawan-politisi. Sedangkan
untuk keterlibatan militer dibatasi dan justru partisipasi massa
tinggi. Stabilitas instabil. Semua aparat negara pada masa ini sangat
loyal kepada pemerintah.
Sistem Politik Demokrasi Pancasila saat Ini
Sistem Politik Demokrasi Pancasila merupakan
sistem politik yang diterapkan di Indonesia saat ini. Sistem ini
mengambil nilai-nilai luhur dari pancasila. Semua kegiatan yang telah
dijelaskan diatas berpedoman pada pancasila dan dilaksanakan dengan
demokratis. Prinsip Sistem Politik Demokrasi Pancasila:
1. pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif berdasarkan hukum
2. Pemerintah berdasarkan konstitusi
3. Jaminan kebebasan individu dalam batas-batas tertentu
4. pemerintahan yang bertanggung jawab
5. Pemilu langsung dan multipartai
Yang menjadi pertanyaan dari semua sistem tersebut adalah sudahkah dengan sistem seperti itu Kesejahteraan Rakyat yang diamanatkan oleh Pancasila sudah terwujud? Mari kita koreksi dan kaji. (M-ANT)
Diedit dari sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com
