Revolusi Ilmiah - Jakarta
560 Anggota DPR RI dilantik pada tanggal 1 Oktober 2014, wakil rakyat yang terlatik ternyata dikabarkan hampir separuh yang bermasalah, baik itu korupsi, pelanggaran HAM, hingga pelanggaran pemilu. Hal tersebut disampaikan Chrisbiantoro, Deputi Bidang Strategi Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) "Kami sudah melakukan validasi data dan data awal ini akan kami serahkan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti". Data yang dimiliki Kontras adalah bahwa dari 560 anggota DPR yang memiliki masalah 242 orang, bahkan untuk korupsi sendiri tercatat 160 nama.
Chris mengatakan bahwa pihak-pihak terkait yang dimaksud adalah Presiden terpilih Joko Widodo, Kepolisian hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Chris juga mengaku optimistis kalau data-data yang dia kumpulakn akan mendapat perhatian serius pasalnya data tersebut valid adanya. Namun dia juga mengakui bahwa pemeriksaan anggota DPR yang terlantik bukanlah hal yang mudah. "Setidaknya data ini sudah kami ungkap dan kami juga yakin KPK punya data tersebut." Lanjut Chisbiantoro.
Anggota DPR yang tercatat bermasalah diperinci sebagai berikut :
- 57 Anggota dari PDI Perjuangan
- 44 Anggota dari Golkar
- 37 Anggota dari Demokrat
- 24 Anggota dari Gerindra
- 29 Anggota dari PPP
- 18 Anggota dari PKS
- 16 Anggota dari PAN
- 11 Anggota dari PAN
- 11 Anggota dari PKB
- 9 Anggota dari Nasdem
Tanggapan Anggota Dewan
Mengenai data dari Kontras, salah satu Anggota Dewan dari Golkar, Nurul Arifin mengatakan keprihatinannya, meskipun sebenarnya menjadi anggota dewan harus mengacu kepada undang-undang yang berlaku, "Tapi kita juga perlu tahu, undang-undang memang tidak melarang orang-orang yang pernah berkasus untuk menjadi anggota DPR, asal hukumannya di bawah lima tahun." Ujar Nurul. Yang dipermasalahkan oleh Nurul adalah bagaimana masyarakat masih memilih wakilnya yang bermasalah, "Mengapa masyarakat masih juga memilih calon anggota DPR yang dianggap bermasalah?" Kata Nurul heran.Menurut Trimedya Panjaitan, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum, Partainya sudah melakukan seleksi yang sangat ketat terhadap calon anggota dewan dari partainya, bahkan caleg PDI melakukan psikotes, tes narkoba, tes kesehatan serta mencermati rekam jejak masing-masing calon anggotanya. "Tak ada partai lain yang melakukan psiko tes terhadap calegnya" Ujar Trimedya. "Partai Sudah sangat maksimal, tapi kalau ada temuan dari Kontras seperti itu akan coba kami telusuri." Lanjut Trimedya.
Kalau memang anggota DPR punya masalah, mengapa bisa terpilih? Apakah saringan dari Undang-undang yang kurang ketat, atau memang banyak masyarakat yang masih belum tahu mengenai profil asli dari calon legislatifnya? Tapi harapan dari rakyat adalah wakil mereka dapat memperbaiki kondisi Bangsa dari keterpurukan. (okw)
Referensi 1
